Anggota DPR RI Fadli Zon dalam acara Mendukung Penguatan Pembiayaan Perubahan Iklim, dan Islamic Blended Finance dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto : farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Fadli Zon mendukung segala upaya dari seluruh pihak terkait kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim (climate change), ekonomi sirkular, dan juga islamic blended financing. Menurutnya, hal itu dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari komitmen untuk mencapai nol emisi di 2060 (2060 net zero emission).

Hal itu disampaikan Fadli melalui Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI dalam acara ‘Mendukung Penguatan Pembiayaan Perubahan Iklim, dan Islamic Blended Finance dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau’, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Jadi, memang perlu ada kerja sama dari seluruh pihak, multipihak, antara pemerintah, parlemen, civil society, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi, terbitnya dokumen terkait dengan panduan yang diterbitkan pada pagi hari ini saya kira ini yang kita sangat butuhkan,” ujar Fadli kepada Parlementaria.

Diketahui, Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI berkolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam acara tersebut juga meluncurkan handbook yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau.

“Jadi kita tetap mendorong kepada negara-negara maju untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji mereka, untuk membantu transisi energi, menuju energi yang hijau terutama kepada negara-negara berkembang”

Karena itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga mendorong agar adanya political will yang kuat. Political will yang kuat itu harus berasal dari semua pihak. Selain itu, ia menilai harus ada komitmen pembiayaan terutama dari negara-negara maju yang selama ini dijanjikan.

“Karena memang transisi kepada ekonomi hijau ini juga membutuhkan dukungan pembiayaan dan anggaran yang cukup besar. Saya kira ini perlu komitmen bersama. Dan kita juga ada kerja sama dengan multi stakeholder itu,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI ini juga menilai realisasi pemerintah dalam komitmen untuk net zero emission tersebut masih sangat rendah, termasuk juga rendah dalam hal pendanaan. “Jadi kita tetap mendorong kepada negara-negara maju untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji mereka, untuk membantu transisi energi, menuju energi yang hijau terutama kepada negara-negara berkembang,” tutupnya. (gal/rdn)